Adanya Desentralisasi menyebabkan kotak-kotak rakyat miskin, seperti kebijakan di Propinsi DKI Jakarta yang mengeluarkan KJS (Kartu Jakarta Sehat) tentunya hanya diperuntukkan bagi orang miskin yang tercatat sebagai penduduk Jakarta dengan bukti KTP. Sekarang dengan kebijakan tersebut KTP Jakarta menjadi primadona bagi kalangan kaum miskin kota, yang jadi pertanyaan bagi kaum miskin kota yang tidak ber KTP Jakarta apakah KJS hanya menjadi angan-angan bagi mereka ?
Ternyata kebijakan Desentralisasi juga memberikan kesenjangan yang cukup berarti bagi daerah perbatasan, sebagai contoh daerah marunda-jakarta utara dengan tarumajaya-bekasi. Disana banyak ditemui kaum miskin kota, tetapi bayangkan hanya berjarak 5 meter saja (lebar jalan) maka penduduk tarumajaya tidak mendapatkan hak KJS sebagaimana tetangganya. Ini problem sosial yang harus di selesaikan. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah relevan NKRI ini menerapkan Desentralisasi yang cenderung kebablasan?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar